5 dampak positif pemerintahan sby? dan 5 dampak negatif pemerintahan sby?

5 positif
1. keberhasilan SBY menciptakan stabilitas ekonomi selama 4 thn terakhir ini dgn rata2 pertumbuhan 6% per tahun
2. Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
3.Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
4.Krisis ekonomi AS dan Eropa yg belum pulih 100% mampu diantisipasi dgn baik oleh SBY dan pemerintahannya shga tdk bahayakan Ekonomi RI
5.SBY mampu menjalankan pemerintahannya meski dihantam badai korupsi century, rencana pansus mafia pajak, kasus KPU, korupsi PD dst
5 negatif
1.alam sejarah harga BBM, untuk pertama kali sepanjang sejarahIndonesia,                                                                               pemerintah menjual BBM dengan termahal yakni Rp 6000 per liter.
2.Kebijakan Pajak yang dianut SBY pun mirip kebijakan rezim George W Bush yang menganut sistem Neoliberalisme. Orang-orang menengah bawah dipaksa membayar pajak lebih besar, sementara pajak bagi orang kaya justru dikurangi.
3.Tingginya Anggaran Pendidikan yang 20% dari APBN (Rp 400 ribu/siswa/bulan), tapi hasilnya tidak terasa karena masuk PTN seperti UI tetap mahal (Standar Uang Masuk Rp 25-75 juta dan Iuran Rp 15 juta/tahun) harusnya jadi indikasi bahwa ada yang harus diperbaiki.
4.Di antaranya Bensin Premium ketika SBY baru berkuasa tahun 2004 hanya Rp 1.800/liter. Namun oleh SBY dinaikkan jadi RP 2.400, kemudian jadi Rp 4.500, dan akhirnya Rp 6.000/liter mengikuti harga pasar NYMEX yang dimainkan para Spekulan Pasar Komoditas. Akhirnya harga barang-barang naik dan membuat rakyat menderita. Banyak pabrik dan kantor akhirnya bangkrut sehingga konsumsi BBM dunia pun turun dan harga minyak NYMEX juga turun.
5.Saat ini orang yang penghasilannya Rp 1,32 juta/bulan wajib bayar pajak. Jika tidak, bisa dipenjara. Padahal di Jakarta, untuk orang yang berkeluarga jangankan Rp 1,32 juta/bulan, Rp 3 juta/bulan saja tidak cukup karena biaya hidup terus mengalami kenaikan. Ironisnya uji materi terhadap pajak agar wajib pajak adalah yang penghasilannya minimal Rp 5 juta/bulan ditolak oleh MK.